Guru Madrasah Keluhkan Pungutan Ujian

Pengelola dan guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) mengeluhkan adanya pungutan biaya semester ganjil yang dibebankan Kantor Departemen Agama (Kandepag) Pandeglang sebesar Rp 5.000 per siswa.

tSelain tak jelas peruntukannya, pe-ngumpulan dana ini dirasakan sangat memberatkan. Karena sebelumnya belum pernah ada kebijakan itu kecuali biaya untuk penggantian soal yang nilainya hanya Rp 2.000 per siswa.

Mimah, guru MDA di Kecamatan Menes mengatakan, hampir seluruh wali murid terbebani dengan kebijakan ini. Mereka mengatakan pungutan uang semester sebesar Rp 5.000 per orang terlalu besar. “Bagi anak orang mampu mungkin tak masalah. Tapi tidak bagi orangtua yang tidak memiliki pekerjaan dan banyak anak,” ujarnya, Senin (4/1).
Ibu yang sudah puluhan tahun mengabdi ini meminta, Kandepag menurunkan biaya pembuatan soal. Karena dana Rp 5.000 per orang untuk kegiatan semester ganjil dirasakan cukup besar. “Kalau hanya menyekolahkan anak di SD semua wali murid pasti sanggup. Tapi ini tidak, karena anggaran untuk sekolah mereka telah habis,” kata Mimah

Begitu juga dengan yang disampaikan guru MDA lainnya Maesaroh. Katanya, jika dilihat dari orang per orang memang kecil, tapi jika dana itu dikumpulkan dari seluruh siswa MDA yang ada di daerah ini maka nilainya akan besar. “Sebenarnya kami hanya ingin ada kejelasan,” katanya.

Novi Uswatun Hasananh, Ketua Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) Menes mengatakan, naiknya pungutan biaya semester ganjil ini diketahui berdasarkan surat dari Kandepag Nomor Kd.28.02/PP-00139/2008. “Dalam surat ini memang yang tertulis hanya jadwal pelaksanaan semesteran, bukan nilai biaya. Tapi pada saat penyampaian surat ini, petugas sempat menyatakan biaya semester ganjil menjadi Rp 5.000 per siswa,” tukasnya.

Kasi Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren (Pekapontren) Kandepag Pandeglang Sufrizal Rusli mengatakan, pungutan biaya semester ganjil yang diberlakukan saat ini merupakan tindaklanjut program lalu. “Saya hanya meneruskan program Pekapontren sebelumnya. Uang Rp 5.000 per siswa itu dialokasikan untuk memenuhi semua kebutuhan mulai pembuatan soal, biaya cetak, hingga distribusi soal,” terangnya.